[1]
I. P. Rifky, “LEGITIMASI PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009”, eshum, vol. 3, no. 2, pp. 158-169, Dec. 2021.