Jurnal Esensi Hukum

ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PENGUPAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM: PERBANDINGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2023

2025-02-11T23:49:09+07:00

Sistem pengupahan merupakan salah satu faktor kunci dalam dinamika ketenagakerjaan yang mempengaruhi hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, pengupahan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan pekerja. Di Indonesia, sistem pengupahan diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Seiring perkembangan kebijakan ekonomi sosial, perubahan dalam regulasi pengupahan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis PP Nomor 36 Tahun 2021 perspektif hukum ekonomi islam setelah membandingkan dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 dalam konteks hukum syariah menekankan pada prinsip keadilan dalam pengupahan. Analisis ini juga mempertimbangkan dampak kebijakan pengupahan terhadap kesejahteraan pekerja, serta perbandingan antara kedua regulasi dalam menciptakan pengupahan yang adil dan sesuai hukum ekonomi Islam.

EKSEKUSI HASIL KESEPATAKAN MEDIASI SENGKETA HAK ANAK DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

2025-02-11T23:56:46+07:00

Anak merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa yang memerlukan perlindungan untuk memastikan tumbuh kembang optimal. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa anak sering menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa terkait hak anak melalui mediasi, terutama dalam kasus pengasuhan, perundungan, dan hambatan pendidikan. Meskipun KPAI telah berhasil memediasi sejumlah kasus, terdapat kendala dalam pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi, seperti ketiadaan mekanisme eksekusi yang jelas, tidak didaftarkannya hasil mediasi ke pengadilan atau notaris, serta kurangnya kewenangan KPAI untuk memaksa pihak-pihak mematuhi kesepakatan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis hambatan dalam eksekusi hasil mediasi dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat wewenang KPAI melalui perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas mediasi dan penegakan hasil kesepakatan mediasi sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan kepentingan terbaik mereka.

TRANSFORMASI INDUSTRI KELAPA SAWIT: HILIRISASI BERKELANJUTAN MENGHADAPI DAYA SAING GLOBAL DAN EKONOMI HIJAU

2025-06-02T18:44:15+07:00

The downstream processing of palm oil in Indonesia presents significant potential to support the national economy while mitigating environmental impacts. Palm oil is one of the key commodities contributing to Indonesia's exports and Gross Domestic Product (GDP). However, it is important to note that the expansion of palm oil plantations has contributed to deforestation, loss of biodiversity, and increased greenhouse gas emissions. The downstream processing of palm oil, which involves transforming this commodity into value-added products such as biodiesel, cosmetics, and food, has the potential to enhance Indonesia's competitiveness in the global market. Furthermore, downstream processing can create new job opportunities and strengthen the domestic industrial sector. However, to fully harness this potential, substantial investments, sustainable research and development, and supportive policies are required, particularly in managing the environmental impacts generated by this industry. Therefore, a sustainable downstream strategy is crucial to ensure that this sector not only provides long-term economic benefits but also reduces negative environmental impacts.

KEPASTIAN HUKUM PROSES JUAL BELI TANAH DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN: SETELAHNYA TIDAK DIKETAHUI KEBERADAAN PIHAK PENJUAL

2025-06-02T18:19:28+07:00

Das sollen Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dilaksanakan atas akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun Das sein masih terdapat proses jual beli tanah dilaksanakan dibawah tangan tidak melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tujuan penelitian mengetahui keabsahan proses jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan berkaitan pada pendaftaran tanah dan kepastian hukum dari pendaftaran tanah atas proses jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan perihal pengalihan hak karena para pihak penjual telah tidak diketahui posisi keberadaanya. Metode yuridis normatif menggunakan data sekunder dan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan analisis. Pengumpulan data diidentifikasi dengan analisis kualitatif dan ditarik kesimpulan logika deduktif. Hasil diketahui Penggugat selaku pembeli mengajukan gugatan dengan kasus terhadap Tergugat selaku penjual atas Putusan Nomor : 169/Pdt.G/2020/PN.Sel, Putusan Nomor : 222/Pdt.G/2019/PN.Ckr, Putusan Nomor : 154/Pdt.G/2022/PN.Smg menyatakan kebasahan jual beli tanah dibawah tangan berkaitan pendaftaran tanah dan kepastian hukum pendaftaran tanah atas proses jual beli dibawah tangan sah secara hukum.

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BENGKULU

2025-06-02T18:16:33+07:00

In Indonesia, most people with disabilities live in vulnerable conditions. Persons with equal rights and opportunities to obtain a life that is prosperous, independent, and without discrimination, are required to have laws and regulations that can guarantee their implementation. Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates that the right to education is a guaranteed human right. In practice, children with disabilities are very vulnerable to discriminatory treatment in obtaining their rights, especially the right to education. This is caused by the unequal physical or psychological conditions of children with disabilities. The conditions of people with disabilities vary, some have mental disabilities, physical disabilities, and a combination of mental and physical disabilities. In Bengkulu City, not all of the children with disabilities were able to receive education. Of the total, only half of the children were able to experience education services. This discourse questions about how the Bengkulu city government fulfills the right to education for children with disabilities, what are the obstacles faced by the government in fulfilling the education rights for children with disabilities. This paper presents the discourse by explaining it from a juridical-empirical perspective using a legal and social science approach. Where field studies will be carried out by conducting interviews. The right to education for persons with disabilities as contained in Article 10 of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. In fulfilling the rights of children with disabilities, the Bengkulu city government provides assistance through a disability forum provided by the ministry managed by the social service where assistance is provided for nutrition and for child therapy which has been given for 3 consecutive years. Assistance provided by local governments to fulfill the rights of children with disabilities is hearing aids, rice and cash. The obstacles faced by the Bengkulu city government in fulfilling the rights of persons with disabilities are the lack of coordination between the provincial and city governments in fulfilling the rights of children with disabilities, school infrastructure facilities that are still not friendly to children with disabilities, buildings that are not yet feasible.

PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN SATWA LIAR (HEWAN KUKANG) DI WILAYAH KOTA BATU

2025-06-02T18:10:13+07:00

Indonesia, as a mega-biodiversity country, faces serious threats from the illegal wildlife trade, including the slow loris (Nycticebus spp.), a protected endemic primate. This study aims to examine law enforcement efforts against wildlife trafficking within the jurisdiction of the Batu Police Department in East Java, as well as the role of the East Java Natural Resources Conservation Agency (BBKSDA). Using an empirical juridical approach, the study analyzes law enforcement practices through a case study of slow loris trafficking uncovered by the Batu Police cybercrime unit. The findings indicate that the success in revealing the case was due to collaboration between law enforcement and BBKSDA East Java, despite ongoing challenges. These include internal obstacles such as limited human resources and budget constraints, as well as external factors like low public awareness and the existence of organized crime networks. This study recommends a multisectoral approach, institutional capacity building, and improved public literacy as essential strategies for conservation efforts and combating wildlife trafficking in Indonesia.

PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KASUS MIGRASI MASSAL: PERJANJIAN DAN PROTOKOL YANG DITERAPKAN

2025-06-02T18:03:40+07:00

Migrasi massal, sebuah fenomena kompleks yang ditandai dengan pergerakan populasi lintas batas dalam skala besar, menghadirkan tantangan signifikan bagi tatanan hukum internasional. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk konflik bersenjata, perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik, yang memaksa individu dan kelompok untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Respons terhadap migrasi massal memerlukan kerangka kerja hukum yang komprehensif yang menjamin perlindungan hak-hak dasar para migran, sambil menyeimbangkan kepentingan negara-negara penerima dan negara-negara asal. Hukum internasional memainkan peran krusial dalam mengatur aspek-aspek berbeda dari migrasi massal, mulai dari hak-hak pengungsi dan pencari suaka hingga pencegahan penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Instrumen hukum internasional yang relevan mencakup perjanjian hak asasi manusia universal dan regional, konvensi pengungsi, protokol tentang perdagangan orang, dan perjanjian bilateral atau multilateral tentang migrasi tenaga kerja. Instrumen-instrumen ini menetapkan kewajiban bagi negara-negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak para migran, terlepas dari status hukum mereka.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA: STUDI UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

2025-06-28T20:23:36+07:00

The advancement of digital technology has introduced new challenges in protecting personal data in Indonesia. This article aims to examine the legal protection framework under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), compare it with the General Data Protection Regulation (GDPR) as an international standard, and assess the effectiveness of its enforcement. The method used is normative juridical with a statute approach. The findings indicate that although the substance of the PDP Law aligns with global standards, its implementation faces significant challenges such as institutional limitations, low public awareness, and the absence of an independent supervisory authority. This article highlights the importance of synergy between regulation, public education, and independent oversight to ensure personal data security in the digital era.