Jurnal Esensi Hukum

ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PENGUPAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM: PERBANDINGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2023

2025-02-11T23:49:09+07:00

Sistem pengupahan merupakan salah satu faktor kunci dalam dinamika ketenagakerjaan yang mempengaruhi hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, pengupahan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan pekerja. Di Indonesia, sistem pengupahan diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Seiring perkembangan kebijakan ekonomi sosial, perubahan dalam regulasi pengupahan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis PP Nomor 36 Tahun 2021 perspektif hukum ekonomi islam setelah membandingkan dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 dalam konteks hukum syariah menekankan pada prinsip keadilan dalam pengupahan. Analisis ini juga mempertimbangkan dampak kebijakan pengupahan terhadap kesejahteraan pekerja, serta perbandingan antara kedua regulasi dalam menciptakan pengupahan yang adil dan sesuai hukum ekonomi Islam.

EKSEKUSI HASIL KESEPATAKAN MEDIASI SENGKETA HAK ANAK DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

2025-02-11T23:56:46+07:00

Anak merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa yang memerlukan perlindungan untuk memastikan tumbuh kembang optimal. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa anak sering menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa terkait hak anak melalui mediasi, terutama dalam kasus pengasuhan, perundungan, dan hambatan pendidikan. Meskipun KPAI telah berhasil memediasi sejumlah kasus, terdapat kendala dalam pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi, seperti ketiadaan mekanisme eksekusi yang jelas, tidak didaftarkannya hasil mediasi ke pengadilan atau notaris, serta kurangnya kewenangan KPAI untuk memaksa pihak-pihak mematuhi kesepakatan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis hambatan dalam eksekusi hasil mediasi dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat wewenang KPAI melalui perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas mediasi dan penegakan hasil kesepakatan mediasi sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan kepentingan terbaik mereka.

TRANSFORMASI INDUSTRI KELAPA SAWIT: HILIRISASI BERKELANJUTAN MENGHADAPI DAYA SAING GLOBAL DAN EKONOMI HIJAU

2025-02-24T16:22:17+07:00

The downstream processing of palm oil in Indonesia presents significant potential to support the national economy while mitigating environmental impacts. Palm oil is one of the key commodities contributing to Indonesia's exports and Gross Domestic Product (GDP). However, it is important to note that the expansion of palm oil plantations has contributed to deforestation, loss of biodiversity, and increased greenhouse gas emissions. The downstream processing of palm oil, which involves transforming this commodity into value-added products such as biodiesel, cosmetics, and food, has the potential to enhance Indonesia's competitiveness in the global market. Furthermore, downstream processing can create new job opportunities and strengthen the domestic industrial sector. However, to fully harness this potential, substantial investments, sustainable research and development, and supportive policies are required, particularly in managing the environmental impacts generated by this industry. Therefore, a sustainable downstream strategy is crucial to ensure that this sector not only provides long-term economic benefits but also reduces negative environmental impacts.

KEPASTIAN HUKUM PROSES JUAL BELI TANAH DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN: SETELAHNYA TIDAK DIKETAHUI KEBERADAAN PIHAK PENJUAL

2025-02-26T19:39:07+07:00

Das sollen Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dilaksanakan atas akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun Das sein masih terdapat proses jual beli tanah dilaksanakan dibawah tangan tidak melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tujuan penelitian mengetahui keabsahan proses jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan berkaitan pada pendaftaran tanah dan kepastian hukum dari pendaftaran tanah atas proses jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan perihal pengalihan hak karena para pihak penjual telah tidak diketahui posisi keberadaanya. Metode yuridis normatif menggunakan data sekunder dan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan analisis. Pengumpulan data diidentifikasi dengan analisis kualitatif dan ditarik kesimpulan logika deduktif. Hasil diketahui Penggugat selaku pembeli mengajukan gugatan dengan kasus terhadap Tergugat selaku penjual atas Putusan Nomor : 169/Pdt.G/2020/PN.Sel, Putusan Nomor : 222/Pdt.G/2019/PN.Ckr, Putusan Nomor : 154/Pdt.G/2022/PN.Smg menyatakan kebasahan jual beli tanah dibawah tangan berkaitan pendaftaran tanah dan kepastian hukum pendaftaran tanah atas proses jual beli dibawah tangan sah secara hukum.