Kepastian Hukum Terhadap Penilai Publik Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia

  • Hana Djaja Waluja Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Keywords: Hak Cipta;, Jaminan Fidusia;, Penilai Publik

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pembatasan yang dilakukan lembaga perbankan dengan tidak dimasukkannya hak cipta sebagai objek jaminan kredit, dan untuk mengetahui serta menganalisis kepastian hukum penilai publik dalam menilai hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan kredit. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan, hak cipta dapat menjadi jaminan kredit melalui skema jaminan fidusia, namun keberadaannya masih belum diimbangi oleh kepercayaan pihak perbankan sehingga perlu dilakukan penguatan hak cipta oleh lembaga penilai publik sebagai penjamin perealisasian penilaian hak cipta di lembaga perbankan. Dalam hukum positif, hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hal tersebut merupakan kabar baik dalam mengembangkan ekonomi kreatif, namun dunia perbankan belum jelas dalam pelaksanaannya, hal inilah yang kemudian menimbulkan kekosongan dan bertentangan antar peraturan perundang-undangan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdulkadir Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

CST Kansil et al., Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009.

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Hariyani Iswi , Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D. Purnomo. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

Hawin M dan Budi Agus Riswandiv. Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Joni Emirson. Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Kurnianingrum, Trias Palupi. “TENTANG HAK CIPTA THE NEW MATERIAL ON COPYRIGHT ACT NUMBER 28 YEAR 2014,” no. 28 (2015).

Peter Mahmud Mazuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005

Peter Mahmud Marzuki Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008

Ovia Merista. “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (n.d.).

PPPK KEMENKEU. “Daftar Izin Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Per 1 Agustus 2019.” Https://Pppk.Kemenkeu.Go.Id/Media/Document/5500/Kjpp.Pdf. Last modified 2019. https://pppk.kemenkeu.go.id/media/document/5500/kjpp.pdf.

Reni Budi Setianingrum. “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” Jurnal Media Hukum Vol. 23, no. 2 (2016): 10.

RI, Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan. Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik., n.d.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, n.d

Published
2021-08-31
How to Cite
Djaja Waluja, H. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Penilai Publik Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia. Jurnal Hukum Statuta, 1(1), 19-36. Retrieved from https://journal.upnvj.ac.id/index.php/statuta/article/view/47
Section
Articles