Perspektif Hukum Bisnis Dalam Kepailitan Terhadap PT Sri Rejeki Isman TBK (Studi Putusan Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024)
Abstrak
Penelitian ini membahas kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang dinyatakan pailit setelah gagal memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur. Permasalahan ini berawal dari beban utang yang tinggi serta penurunan permintaan akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan studi kasus, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Sritex mengalami gagal bayar sehingga pengadilan niaga mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur. Kepailitan ini terjadi setelah perusahaan tidak berhasil menjalankan perjanjian perdamaian (PKPU) sebagai upaya restrukturisasi utang. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa kepailitan terjadi karena ketidakmungkinan debitur memenuhi kewajiban finansialnya, sehingga perlunya penyelesaian hukum melalui pengadilan niaga untuk melindungi kepentingan semua pihak. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian utang. Namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti efektivitas kurator dan potensi pemahaman proses hukum.
Kata kunci: kepailitan, PT Sritex, PKPU, pengadilan niaga, utang
Penelitian ini membahas kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang dinyatakan pailit setelah gagal memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur. Permasalahan ini berawal dari beban utang yang tinggi serta penurunan permintaan akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan studi kasus, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Sritex mengalami gagal bayar sehingga pengadilan niaga mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur. Kepailitan ini terjadi setelah perusahaan tidak berhasil menjalankan perjanjian perdamaian (PKPU) sebagai upaya restrukturisasi utang. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa kepailitan terjadi karena ketidakmungkinan debitur memenuhi kewajiban finansialnya, sehingga perlunya penyelesaian hukum melalui pengadilan niaga untuk melindungi kepentingan semua pihak. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian utang. Namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti efektivitas kurator dan potensi pemahaman proses hukum.
Kata kunci: kepailitan, PT Sritex, PKPU, pengadilan niaga, utang
##plugins.generic.usageStats.downloads##
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by-sa4.footer##Penulis yang menerbitkan karya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
1. Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan hak publikasi pertama kepada jurnal. Karya tersebut sekaligus dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution yang memungkinkan pihak lain membagikan karya dengan tetap mencantumkan kepenulisan karya dan publikasi awalnya di jurnal ini.
2. Penulis dapat membuat perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi nonekslusif versi karya yang diterbitkan jurnal ini (misalnya, pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini).
3. Penulis diperbolehkan dan didorong untuk mengunggah karyanya secara daring (misalnya di repositori institusi atau situs web pribadi) sebelum dan selama proses penyerahan naskah, karena hal ini dapat mendorong pertukaran gagasan yang produktif serta sitasi yang lebih awal dan lebih banyak atas karya yang diterbitkan.
4. 
Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
2.png)












