Pertanggungjawaban Dealer Kendaraan atas Keterlambatan Penyerahan STNK Kepada Pembeli: Studi Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban dealer kendaraan yang menunda penyerahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada pembeli sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd. Kewajiban menyerahkan STNK merupakan bagian dari prestasi penjual dalam perjanjian jual beli kendaraan, sehingga keterlambatan pelaksanaannya menimbulkan persoalan hukum yang berpengaruh pada hak konsumen. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana konstruksi perikatan antara para pihak dibentuk serta bagaimana hakim membuktikan dan menilai terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan konseptual mengenai hukum perikatan dan PMH, serta pendekatan kasus dengan menelaah fakta, alat bukti, dan pertimbangan hakim dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dealer telah lalai memenuhi kewajiban hukum untuk menyelesaikan STNK dalam waktu yang layak sehingga perbuatannya dipandang bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hak pembeli, serta tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hakim menemukan adanya hubungan kausal antara keterlambatan tersebut dengan kerugian nyata yang dialami pembeli, sehingga dealer diperintahkan menyerahkan STNK, mengganti kerugian materiil dan immateriil, serta menanggung sebagian kewajiban angsuran. Temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban administrasi kendaraan demi perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor.