PERMASALAHAN ETIKA PROFESI HAKIM KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023: REFLEKSI ATAS PENGALAMAN YANG MERUNTUHKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Abstrak

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahap ketiga melahirkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara baru yang bertujuan menyempurnakan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui sistem check and balances. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kewenangan utama MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pada tahun 2023 MK pernah mengalami guncangan hebat akibat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memuluskan jalan anak presiden ketujuh Republik Indonesia untuk berkontestasi pada Pemilu 2024. Putusan ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK dan berujung pada pelaporan sembilan hakim konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan membahas mengenai bagaimana Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK dan bagaimana bentuk pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Konstitusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 lahir dari pengujian konstitusionalitas batas usia calon presiden dan wakil presiden yang di dalamnya penuh dengan berbagai kejanggalan dan pengabaian prinsip independensi serta imparsialitas. Adapun berdasarkan putusan MKMK, ditemukan fakta bahwa Majelis Hakim Konsitusi terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan pelanggaran terberat dilakukan oleh ketua MK dan delapan hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran ringan. Sebagai upaya preventif maka diperlukan reformulasi persyaratan calon hakim konsitusi dan reformulasi tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi.