Tinjauan Yuridis Kebijakan Bela Negara Kemhan Dalam Perspektif Hukum Indonesia
Abstrak
Perubahan spektrum ancaman saat ini membuat Indonesia harus meredefinisi bela negara. Adanya amandemen ke-2 tahun 1999 menjadikan perubahan paradigma apa itu bela negara, dimana pada klausul atau diktum tentang upaya pembelaan negara dikeluarkan dari Bab XII Pertahanan Negara pasal 30 sebelum amandemen ke dalam Bab X Warganegara dan Penduduk pasal 27 setelah amandemen. Ancaman yang ada saat ini adalah ancaman yang bersifat nonmiliter, seperti ancaman radikalisme, terorisme, ujaran kebencian, HOAX, perang siber dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk melawan ancaman ini adalah dengan bela negara. Kebijakan bela negara Kemhan banyak menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya adalah kritik tentang landasan hukum pelaksanaan bela negara ini. Peraturan perundangan yang ada saat ini tidaklah cukup kuat untuk dilaksanakan. Pemerintah perlu memikirkan ulang pelaksanaan dari kebijakan ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif serta pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan informan-informan yang mengerti atau pakar di bidangnya. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya Kemhan mengevaluasi ulang pelaksanaan kebijakan bela negara, hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan kebijakan bela negara Kemhan dapat lebih sempurna di kemudian hari.
##plugins.generic.usageStats.downloads##
Referensi
John W. Creswell, 2016. “Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran” Edisi 4. Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Moh. Nazir, 1998.Metode Penelitian.Jakarta: Ghalia
Prajudi Atmosudirjo, 1981. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia
Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
Karya Ilmiah berupa Disertasi, Tesis, Skripsi, Makalah Seminar, Lokakarya:
Hasil wawancara dengan Mayjen TNI Toto Siswanto, S.IP.,M.M (Staf Ahli Bidang Hankam Setjen Wantannas) dan Kolonel (Tek) B.D.O. Siagian, S.E.,M.Si (Han), 16 April 2018.
Artikel dalam Jurnal, Majalah, Surat kabar, dan Internet
Abba Gabrilin, “Program Bela Negara Dinilai Belum Memiliki Landasan Hukum”. http://nasional.kompas.com/read/2017/01/10/15570751/program.bela.negara.dinilai.belum.memiliki.landasan.hukum . diakses tanggal 15 Februari 2018.
Esthi Maharani, “Bela Negara Belum Jadi Kewajiban”. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/10/20/nwhfbb335-bela-negara-belum-jadi-kewajiban . Diakses tanggal 15 Februari 2018.
Saut P. Panjaitan, Makna dan Peranan Freis Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara. UNISIA 10.XI.IV.1991. http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/view/586
Penulis yang menerbitkan karya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
1. Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan hak publikasi pertama kepada jurnal. Karya tersebut sekaligus dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution yang memungkinkan pihak lain membagikan karya dengan tetap mencantumkan kepenulisan karya dan publikasi awalnya di jurnal ini.
2. Penulis dapat membuat perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi nonekslusif versi karya yang diterbitkan jurnal ini (misalnya, pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini).
3. Penulis diperbolehkan dan didorong untuk mengunggah karyanya secara daring (misalnya di repositori institusi atau situs web pribadi) sebelum dan selama proses penyerahan naskah, karena hal ini dapat mendorong pertukaran gagasan yang produktif serta sitasi yang lebih awal dan lebih banyak atas karya yang diterbitkan.
4. 
Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
2.png)












