PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERDASARKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Abstrak
Meninjau peraturan yang ada yaitu UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah akan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kompetensi absolutnya. Namun, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 3 juga merupakan pasal yang secara khusus memiliki tujuan untuk menjerat pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peradilan manakah yang berhak mengadili perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji titik singgung konsepsi penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana serta mengkaji kompetensi peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara penyalahgunaan wewenang berupa tindak korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) guna memberi jawaban-jawaban secara yuridis apabila terjadi kekosongan hukum, kekaburan, hambatan, dan perselisihan peraturan. Hasil dari penelitian ini adalah kesalahan administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana namun, hal ini tidak berlaku jika kesalahan administrasi tersebut dilakukan secara sengaja dan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain maka hal tersebut dapat dikategorikan sifat melawan hukum pidana korupsi. Pertanggungjawaban secara hukum administrasi beralih ke ranah hukum pidana jika didahului dan diikuti dengan adanya niat jahat dari pejabat pemerintahan.
Kata kunci: Penyalahgunaan Wewenang; Pengadilan TUN, Pengadilan Tipikor
##plugins.generic.usageStats.downloads##
Referensi
A. Jurnal
Angelina, Ingrid, Lukito Arif, and Widyawati Boediningsih, ‘Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Terkait Dengan Pembatalan Penerapan Pasal 87 Ayat (4) UU ASN’, Jurnal Esensi Hukum, 4.1 (2022), 24–39
Anggoro, F. N. (2017). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh Ptun. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 10(4), 647. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803
Dewi, A. (2019). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 24–40.
Farizadi Ilham Wirachmanto, Antonius Sidik Maryono, dan W. K. (2021). INDIKATOR UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Studi Putusan Nomor 198/G/2015/PTUN-JKT). Soedirman Law Review, 3(3), 409–418.
Sahlan, M. (2016). Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Arena Hukum, 9(2), 166–189. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.2
Taupiqqurrahman. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Sarana Air Minum dalam Mendukung Sustainable Development Goals. Journal Simbur Cahaya, Vol. 29. Pages 117-132.
B. Buku
Chazawi, A. (2016). Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Edisi Revisi. PT Raja Grafindo.
Indroharto. (1993). Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pustaka Sinar Harapan.
Nirwanto, A. (2015). Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan). Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62.
Saleh, K. W. (1986). Tindak pidana korupsi dan suap. Ghalia Indonesia. Yunus, B. M. (1980). Intisari Hukum Administrasi Negara. Alumni.
C. Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by-sa4.footer##Penulis yang menerbitkan karya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
1. Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan hak publikasi pertama kepada jurnal. Karya tersebut sekaligus dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution yang memungkinkan pihak lain membagikan karya dengan tetap mencantumkan kepenulisan karya dan publikasi awalnya di jurnal ini.
2. Penulis dapat membuat perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi nonekslusif versi karya yang diterbitkan jurnal ini (misalnya, pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini).
3. Penulis diperbolehkan dan didorong untuk mengunggah karyanya secara daring (misalnya di repositori institusi atau situs web pribadi) sebelum dan selama proses penyerahan naskah, karena hal ini dapat mendorong pertukaran gagasan yang produktif serta sitasi yang lebih awal dan lebih banyak atas karya yang diterbitkan.
4. 
Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
2.png)
